Gindonadapdap's Blog

Just another WordPress.com weblog

MENGAWASI PRAKTEK PERKEBUNAN MELALUI “RSPO’

(RSPO : The Roundtable on Sustainable Palm Oil)

Pendahuluan

Perkebunan Kelapa Sawit (selanjutnya disebut : PKS) dengan produksinya minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dirasakan semakin penting bagi masyarakat dunia. Hampir semua keperluan manusia memerlukan CPO, apalagi dengan semakin menipisnya stok minyak bumi.

Di Indonesia – khususnya Sumatera Utara, investasi PKS semakin tinggi. Investasi ini tentu memerlukan lahan yang luas. Berbagai cara untuk mendapatkan lahan terjadi. Lahan pertanian yang ada “dialihkan” untuk dijadikan PKS. Hutan yang semestinya dilindungi tidak luput dari sasaran perluasan PKS. Bahkan, pantai-pun tidak luput dimanfaatkan menjadi lahan PKS. Perluasan PKS seolah-olah tidak dapat dibatasi lagi. Tujuannya, semata-mata untuk memacu peningkatan produksi dan keuntungan dari CPO.

Kontras terjadi, di satu sisi tujuan produksi dan keuntungan yang dihasilkan PKS berhasil, tetapi kemiskinan di sekitar PKS juga turut meningkat. Petani kehilangan lahan pertaniannya dan menjadi buruh harian lepas di PKS. Karena rendahnya posisi tawar, mereka hanya menjadi buruh harian lepas tanpa pelindungan hukum dan kesejahteraan.

Meluasnya lahan PKS dan menyempitnya lahan pertanian untuk pangan juga mengakibatkan terjadinya ancaman krisis pangan. CPO penting, tetapi manusia tetap membutuhkan nasi dan bahan-bahan karbohidrat lainnya.

PKS ternyata juga tidak bersahabat bagi lingkungan hidup. Pengurangan debet air terjadi sangat drastis. Rawa-rawa yang ditanami dengan kelapa sawit mengering. Kehadiran PKS juga mengancam habitat fauna. Banyak jenis fauna yang kehilangan habitatnya dan terancam punah. Pemasanan global semakin mengancam. Perkebunan kelapa sawit memberikan sumbangan yang tidak sedikit atas perubahan iklim dunia saat ini, selain factor – factor lain.

Pada akhirnya, dunia menyimpulkan bahwa kehadiran PKS memerlukan perhatian yang serius. Muncullah inisiatif internasional tentang pembangunan berkelanjutan. Hal ini kemudian menjadi fenomena global dan mewabah di seluruh negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah cita-cita konseptual dibangun berdasarkan keseimbangan ideal 3 pilar ”people-planet-profit” atau setara dengan “economic-social-enviromental” guna mencapai syarat pembangunan global.

Tidak dipungkiri lagi, bahwa dalam industri kelapa sawit, pilar social yaitu : petani, buruh, masyarakat local dan masyarakat adat telah lama dikorbankan dalam rangka maksimalisasi profit perusahaan perkebunan (swasta dan nasional) atas nama pembukaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta untuk pemasukan pemerintah daerah dan devisa Negara. Kita mencatat ribuan kasus penyerobotan tanah petani di seluruh Indonesia yang belum terselesaikan sampai sekarang yang juga melibatkan perkebunan kelapa sawit. Jutaan buruh yang mengerjakan 7,3 juta ha perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga hidup dalam kemiskinan – miskin ditengah-tengah kekayaan perkebunan yang hanya dimiliki oleh segelintir pemilik modal. Persoalan utama buruh di perkebunan kelapa sawit muncul karena system feodalisme (patron – klien), hak-hak belum dipenuhi sesuai standart ILO, system recruitment buruh, transmgrasi local, pekerja musiman, system pembayaran dan upah, pekerja legal dan illegal, pengabaian hak pekerja perempuan, penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan kerja penduduk local sangat minim, anak-anak sebagai buruh tanpa digaji karena membantu orang tua, dan persoalan relevansi dan eksistensi serikat buruh.

Kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan perkebunan kelapa sawit tersebutlah yang telah mendorong lahirnya ide tentang The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebuah inisiatif global, multipihak mengenai minyak sawit berkelanjutan. Anggota RSPO, dan peserta dalam aktifitas mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, termasuk diantaranya perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan manufactur dan pengecer produk minyak sawit, NGO Lingkungan Hidup dan social serta berasal dari Negara-negara yang menghasilkan dan menggunakan minyak sawit. Tujuan utama RSPO adalah “mendorong pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama didalam rantai penyedia dan membuka dialog antara stakeholdernya”.

Prinsip – prinsip RSPO

Prinsip dan criteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan disahkan pada bulan Nopember 2005, diterapkan melalui tahap percobaan selama periode 2 tahun dari tanggal pengesahan dan akan ditinjau ulang setelah akhir periode tersebut.

Produksi minyak sawit berkelanjutan terdiri dari operasi dan pengelolaan yang secara hukum sah, layak ekonomi, pantas lingkungan dan bermanfaat social. Hal ini disampaikan melalui penerapan prinsip dan criteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, dan disertai indicator dan panduan (secara keseluruhan dalam dokumen ini disebut sebagai criteria RSPO. Semua criteria RSPO tersebut berlaku terhadap pengelolaan kelapa sawit, juga terhadap pabrik.

Penafsiran nasional (national interpretations) terhadap indicator dan panduan internasional juga akan dibuat, agar terjaga control atas kualitas setiap dan panduan yang dinyatakan sebagai penafsiran resmi, khususnya dalam konteks hokum, penafsiran nasional akan memerlukan pengesahan atau pengakuan oleh RSPO.

Ada delapan prinsip RSPO yaitu :

1. TRANSPARANSI. Pengusaha memberikan informasi yang lengkap mengenai sertifikat tanah, Hak Guna Usaha (HGU) dan kapan berakhir, luas tanah. Kemudian rencana kesehatan dan keselamatan kerja, rencana peningkatan perbaikan secara terus menerus.

2. MEMENUHI HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU. Pengusaha harus patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku baik secara lokal dan nasional. Penggunaan lahan yang jelas, penggunaan pestisida dan bahan-bahan kimia, penggunaan tenaga kerja, tidak menimbulkan polusi, pengelolaan lingkungan yang baik, tidak adanya konflik-konflik terhadap lahan yang disewa, dan kalau ada perselisihan harus dengan biaya pergantian yang adil tanpa merugikan masyarakat, batas-batas lahan, dan sejarah kepemilikan lahan harus jelas dan terbuka bagi masyarakat. Dan pengusaha harus bisa membuktikan tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan baik sebelum dan selama proses produksi berlangsung.

3. KOMITMEN TERHADAP KELAYAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN. Adanya rencana manajemen yang dilaksanakan dan ditujukan untuk menjamin keamana ekonomi dalam jangka panjang, perkiraan penetapan harga secara berjangka, misalanya 3 tahun kedepan, 5 tahun kedepan dan 10 tahun kedapan, pengolahan lahan, prosedur dan pengolahan minyak sawit secara baik.

4. PENGGUNAAN LAHAN DAN PABRIK SECARA TEPAT. Praktek mempertahankan kesuburan tanah, dan meningkatkan kesuburan tanah, menghindari penanaman pada lahan yang curam, menjaga erosi, merancang dan memelihara jalan secara baik, menghindari penyemprotan herbisida secara berlebihan, memperbaiki lahan di tepi sungai untuk mencegah erosi dan lain-lain. Pihak perkebunan harus memberikan pelatihan secara kontinu (terus-menerus) kepada seluruh buruh, staff, pemborong dalam operasi penggunaan obat kimia, pencatatan data-data kecelakaan kerja, dan bahan kimia dipastikan tidak mengganggu kesehatan seluruh buruh, maupun pemborong.

5. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN, DAN KONSERVASI KEKAYAAN ALAM DAN KEANEKA RAGAMAN HAYATI. Adanya analisa dampak lingkungan hidup (AMDAL), membangun jalan-jalan, membangun sistem irigasi/ drainase, pembuangan limbah, memonitor sumber limbah dan polusi, pembuangan bahan kimia secara aman, penghindaran pembakaran lahan terutama dilahan gambut, dan pengurangan seluruh pencemaran secara bertahap dampak perkebunana terhadap habitat binatang binatang, dan dilakukan perbaikan atau konservasi dan lain sebagainya

6. BERTANGGUNG JAWAB ATAS BURUH, INDIVIDU, KOMUNITAS YANG TERKENA DAMPAK PERKEBUNAN DAN PABRIK. Adanya dokumentasi dampak sosial baik positif maupun negative yang dilakukan bersama masyarakat atau yang mewakilinya, adanya fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, adanya konsultasi pertemuan secara berkala dengan melibatkan kelompok masyarakat, LSM atau pemerintah. Pemberian kompensasi secara terbuka bagi masyarakat yang dirugikan, mematuhi undang-undang ketenagakerjaan, dokumentasi upah, PKB yang mengatur persyaratan kerja, jam kerja, lembur, sakit. Pihak perkebunan harus menyediakan fasilitas rumah, air bersih, kesehatan dan pendidikan yang memadai dan bila perlu melebihi standard nasional. Tidak adanya diskriminasi, usia kerja minimal 15 tahun, melarang mempekerjakan anak dibawah umur, pencegahan kekerasan ditempat kerja, pencegahan pelecehan seksual,

7. PENGEMBANGAN PERKEBUNAN BARU YANG BERTANGGUNG JAWAB. Adanya analisa dampak seluruh kegiatan utama, termasuk penanaman, operasi pabrik, pembangunan jalan yang melibatkan masyarakat komunitas, NGO, dan pemerintah, jenis lahan yang digunakan, kepemilikan tanah dan hak penggunaan tanah, pola pemanfaatan lahan, analisa dampak perkebunan terhadap masyarakat, pria maupun wanita, konstruksi jalan yang tepat penutupan lahan yang cepat, perlindungan tepian sungai, irigasi, pemberian ganti rugi tanah, pemberian manfaat kepada masyarakat atas kehilangan akses dan hak atas perluasan perkebunan,

8. KOMITMEN TERHADAP PERBAIKAN TERUS MENERUS PADA WILAYAH WILAYAH UTAMA AKTIVITAS. Perkebunan secara teratur dan terbuka untuk mengurangi dapak lingkungan, pengurangan limbah, Polusi dan emisi, dan dampak sosial.


Manfaat RSPO (?)

Keanggotaan RSPO adalah sukarela. Artinya RSPO tidak memiliki kewenangan eksekusi (memaksa) agar suatu perusahaan PKS menjadi atau mematuhi prinsip, kriteria dan indikator RSPO. Dengan kata lain perusahaan bebas memilih ya… atau tidak… menjadi bagian dari RSPO.

Menjadi anggota RSPO, penerima manfaat pertama adalah perusahaan itu sendiri. Dengan sertifikasi yang diperoleh dari RSPO, maka PKS tersebut akan bebas dari penolakan, kritik dan boikot pasar internasional yang mengakui RSPO.

Perlu diketahui tidak semua negara di dunia yang mengakui RSPO. Pasar utama yang mengakui adalah negara Eropa, sementara negara seperti India, China, Amerika Latin tidak mengakui RSPO. Dengan demikian bagi perusahaan yang tidak atau menolak menjadi anggota RSPO memiliki alternatif pasar yang mau menerima cpo-nya.

Namun demikian, Eropa adalah pasar yang strategis bagi CPO. Sehingga sangat sangat bagi PKS untuk menjadi anggota RSPO. Tanpa RSPO perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan bisa bebas memasuki pasar Eropa.

Syarat dan prosedure mendapatkan sertifikat RSPO tentulah harus memenuhi prinsip, kriteria, indikator dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh RSPO. Penilaian sertifikasi ini mencakup pengumpulan bukti dari para pihak terkait, termasuk lembaga resmi, masyarakat adat, masyarakat lokal, organisasi pekerja, petani kecil lokal dan NGO Nasional yang didesain untuk memastikan bahwa semua persoalan terkait pemenuhan kriteria RSPO teridentifikasi.

Pada intinya RSPO ini berkepentingan terhadap peningkatan hasil produksi sawit yang berkelanjutan dan mengkontrol seluruh proses produski minyak sawit sesuai dengan standard kesehatan dan hukum international. RSPO pertama kali dibentuk di Malaysia pada bulan Agustus 2003 dan konferensi kedua dilakukan di Jakarta pada tahun 2005. Sampai saat ini keanggotaan RSPO sudah mencapai 235 anggota yang mewakili pedagang, perusahaan perkebunan, pabrik pengolahan, dan 86 anggota organisasi LSM yang perduli terhadap dampak kehadiran Perkebunana kelapa sawit.

Saat ini keanggotaan RSPO di Sumatera Utara terdiri dari : 1). PTPN IV, 2). PTPN III, 3). PT. Socfindo group, 4). PP.London Sumatra Indonesia ( LONSUM) 5). PT. Smart, 6). PT.Sawit mas Group, 7). PT. Inti Indo Sawit Industri 8). PT. BSP ( Bakrie Sumatra Plantation) 9). PT. SIPEF, 10). PT. Flora sawita Chemindo 11). PT. Musim Mas 12). PT. First Mujur Plantation and Industry 13). PT. Oleon dan lain sebagainya. Dan RSPO masih menerima anggota terutama mereka yang sudah terkena dampak dari kehadiran perkebunan/ perusahaan kelapa sawit. Baik dari buruh, petani dan masyarakat sekitarnya.

Maka adalah relevan jika stakeholder PKS berkepentingan untuk mengawasi seluruh prilaku-prilaku PKS yang tidak memenuhi prinsip, kriteria dan indikator RSPO. Pengawasan ini akan mendorong PKS menghargai, menghormati masyarakat yang hidup disekitar perkebunan (buruh, petani, masyarakat lokal dan masyarakat adat). Dengan RSPO, PKS tidak bisa lagi menentukan sepihak jalannya perkebunan tetapi harus membangun kemitraan dengan stakeholholder khususnya di sekitar perkebunan.

Jika RSPO berjalan dengan baik, maka setidak-tidaknya akan mendorong adanya peningkatan kesejahteraan buruh dan masyarakat komunitas sekitar PKS. Tapi perlu diingat, manipulasi data dan informasi dalam proses sertifikasi bisa terjadi. Karena itu penguatan kesadaran masyarakat komunitas PKS tentang RSPO adalah penting. Praktek CSR di berbagai tempat memberikan pelajaran tanpa kesadaran rakyat, rakyat kemudian akan ditipu. CSR cenderung hanya dinikmati oleh segelintir orang yang mengaku tokoh masyarakat. Maka masyarakat sekitar perkebunan harus bangkit dan bebas dari feodalisme perkebunan supaya bisa melakukan kontrol/pengawasan terhadap PKS.

Penutup

RSPO, apakah ini dapat diwujudkan? Masyarakat berperan aktif melihat, mengawasi dan melaporkan prilaku-prilaku PKS. RSPO hanya salah satu sarana yang disediakan – tentu saja organisasi rakyat tidak salah memanfaatkan RSPO untuk mengawasi prilaku PKS.

Tetapi harus disadari secara kritis, sekali lagi RSPO hanya salah satu alat. Problem politik yang tidak berpihak kepada masyarakat perkebunan juga harus menjadi perhatian serius untuk mendorong terwujudnya keadilan ekonomi. Mustahil rasanya, keadilan ekonomi dapat dicapai jika masyarakat pedesaan atau sekitar perkebunan tidak memiliki kesadaran politik.

Oleh : Gindo Nadapdap

About these ads

May 30, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: